masukkan script iklan disini
Pemerintah baru-baru ini melempar wacana yang membuat banyak orang tua dan pendidik menghela napas panjang: mulai April 2026, siswa mungkin akan kembali belajar dari rumah. Bukan karena pandemi, bukan karena bencana, tapi karena efisiensi energi.
Ya, Anda tidak salah baca. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa kebijakan penghematan energi perlu mempertimbangkan pengalaman saat pandemi COVID-19. Dan salah satu bentuk efisiensi yang diwacanakan adalah menerapkan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Apa yang Sebenarnya Direncanakan?
Menurut berita yang dirilis detikEdu (23 Maret 2026), pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi lintas instansi yang meliputi:
· Penerapan kerja fleksibel bagi ASN
· Penguatan pemanfaatan platform digital
· Pembatasan mobilitas perjalanan dinas
· Pembelajaran jarak jauh bagi siswa
Kebijakan ini disebut sebagai respons terhadap pembatasan minyak di Selat Hormuz yang turut mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara. Filipina, Thailand, Vietnam, dan Myanmar juga dilaporkan menerapkan kebijakan serupa di sektor pemerintahan dan perkantoran.
Namun, penting untuk dicatat: kebijakan ini masih sekadar wacana. Belum ada keputusan final. Pemerintah juga mengklaim akan menyesuaikan metode PJJ dengan karakteristik mata pelajaran, termasuk tetap mengadakan pembelajaran tatap muka untuk praktikum.
Pertanyaan Kritis yang Harus Diajukan
Sebelum kebijakan ini benar-benar diambil, ada beberapa hal yang patut kita tanyakan bersama:
1. Apakah Efisiensi Energi Benar-Benar Alasan yang Tepat?
Menghemat energi itu penting. Tapi apakah solusi paling logis adalah dengan mengirim jutaan siswa kembali ke rumah? Bukankah ada banyak langkah efisiensi lain yang tidak mengorbankan proses belajar mengajar? Pemerintah sendiri menyebut akan menerapkan kerja fleksibel untuk ASN dan membatasi perjalanan dinas. Mengapa sektor pendidikan harus menjadi yang paling terdampak?
2. Apakah Kita Sudah Lupa Trauma PJJ?
Pengalaman pandemi COVID-19 meninggalkan luka panjang di dunia pendidikan. Kesenjangan akses, learning loss, gangguan psikologis anak, hingga beban orang tua yang harus mendampingi belajar sambil bekerja—semua itu masih membekas. Mengatakan "kita perlu mempertimbangkan pengalaman pandemi" lalu menerapkan kebijakan yang mirip adalah sebuah kontradiksi.
3. Bagaimana dengan Kesenjangan Digital?
Pemerintah mengatakan akan membahas "pembiayaan akses internet siswa". Namun kita tahu, masalahnya bukan hanya soal uang. Infrastruktur internet di berbagai daerah masih timpang. Tidak semua rumah memiliki sinyal stabil. Tidak semua siswa punya gawai pribadi. Apakah pemerintah sudah siap dengan solusi konkret, atau ini akan menjadi kebijakan yang hanya adil bagi mereka yang tinggal di kota besar?
4. Apa Kabar Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Salah satu isu yang disebut masih perlu pembahasan lanjutan adalah penyesuaian distribusi MBG. Jika siswa belajar dari rumah, bagaimana program yang digadang-gadang sebagai solusi stunting dan beban orang tua ini akan dijalankan? Apakah akan berubah menjadi "makanan diantar ke rumah"? Atau justru terhenti di tengah jalan?
5. Apakah Ini Kebijakan atau Sekadar Reaksi?
Wacana ini muncul di tengah situasi geopolitik global—konflik di Timur Tengah dan pembatasan minyak di Selat Hormuz. Pertanyaannya: apakah kebijakan pendidikan jangka panjang kita akan selalu menjadi korban dari dinamika geopolitik? Bukankah seharusnya ada strategi yang lebih terstruktur, bukan reaktif?
Alternatif yang Lebih Masuk Akal
Sebagai pembanding, ada beberapa pendekatan yang mungkin lebih bijak:
· Efisiensi bertahap dan selektif, tidak serta-merta membebankan beban yang sama pada semua sektor.
· Mengoptimalkan sistem hybrid yang sudah mulai dikembangkan pascapandemi, bukan kembali ke PJJ penuh.
· Mengalihkan efisiensi ke sektor lain yang memang memiliki ruang lebih besar tanpa mengorbankan layanan publik esensial seperti pendidikan.
Kesimpulan: Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama
Wacana belajar di rumah mulai April 2026 mengingatkan kita pada satu hal: sepertinya kita belum benar-benar belajar dari pandemi. Atau mungkin kita belajar, tapi memilih untuk mengabaikannya.
Efisiensi energi itu penting. Namun mengorbankan pendidikan—yang merupakan fondasi masa depan bangsa—bukanlah langkah yang menunjukkan prioritas yang tepat. Sebelum kebijakan ini benar-benar diambil, pemerintah harus mendengar lebih banyak suara dari guru, orang tua, siswa, dan pakar pendidikan.
